JAKARTA-Partai politik (parpol) berlomba-lomba mengusung jargon pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa mahar politik. Mereka pun didesak untuk membuktikan janji itu. Tak sebatas pernyataan belaka. Calon kepala daerah tidak cukup hanya bermodalkan popularitas dan elektabilitas, tapi juga harus memiliki kualitas.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, selama ini pilkada selalu diwarnai dengan mahar politik. “Istilahnya tidak ada makan siang gratis,” terang dia. Karena mahalnya biaya mahar, maka yang muncul dan diusung adalah mereka yang mempunyai uang banyak, bukan mereka yang berprestasi.
Jika saat ini parpol mengusung jargon tanpa mahar politik pada pilkada serentak, kata dia, hal itu harus dibuktikan. Bukan hanya sebatas jargon dan janji politik, tapi harus direalisasikan. Parpol harus membuktikan bahwa mereka merekrut dan mengusung calon bukan karena mahar.
Apa yang mereka katakan harus sesuai dengan yang dilakukan. Jika jargonnya tanpa mahar politik, maka praktiknya pun harus sama. Menurut dia, Bung Karno pernah menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah yang sama antara perkataan dan perbuatannya. “Tidak cukup hanya jargon,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, dan partai lainnya yang selalu menyatakan tidak akan menarik mahar politik, harus berani membuktikannya saat pilkada serentak pada September mendatang.
Pengajar di Univeristas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, selain popularitas dan elektabilitas, calon yang diusung juga harus memiliki prestasi atau kualitas. Tiga syarat itulah mesti dipenuhi. “Harus ada kerja nyata yang sudah diperbuat untuk rakyat,” tuturnya.
Ujang mengatakan, jika calon yang diusung berkualitas, maka daerah yang dipimpinnya akan maju dan berkembang. Sebaliknya, ketika yang dipilih tak berkualitas, daerah yang akan dipimpin tidak akan maju. Malahan akan mundur, karena sang kepala daerah tidak bisa memimpin wilayahnya.
Menaggapi soal politik tanpa mahar, Ketua DPP Partai Golkar demisioner Ace Hasan Syadzily mengatakan, tanpa mahar politik pada pilkada bukanlah jargon semata. Partainya akan melaksanakan janji itu. Apalagi, kata dia, politik tanpa mahar sudah disampaikan dalam Munas Partai Golkar. Untuk itu, pihaknya akan betul-betul selektif dalam memilih calon.
Bahkan, lanjut Hasan, partainya mengandeng sepuluh lembaga survei untuk melakukan riset terkait calon yang potensial. Hasil survei itu akan menjadi panduan dalam memilih calon yang akan diusung. “Rekomendasi akan secepatnya dikeluarkan,” papar dia.
Sementara itu, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan, setelah proses pendaftaran berakhir, Polri segera memetakan kerawanan tiap daerah pilkada. ”Kami tidak akan underestimate dalam pilkada 2020,” paparnya.
Setiap daerah yang memiliki kadar kerawanan akan mendapatkan perhatian lebih. Bisa melalui penambahan pasukan atau pencegahan munculnya konflik. ”Ini langkah antisipatif,” paparnya saat ditemui di kompleks Mabes Polri, kemarin.
Dia mengatakan, Polri telah siap untuk mengamankan pilkada serentak tahun ini. Apalagi pihaknya telah berpengalaman dalam mengamankan pilkada serentak. Bahkan, pengalaman dalam pilpres yang memiliki tensi yang tinggi. ”Tentu kami harus siap,” paparnya.
Polri akan mengedepankan pendekatan humanis dan menjadikan proses hukum sebagai langkah akhir dalam menyelesaikan konflik pilkada. ”Saya berharap masyarakat juga turut membantu agar pilkada serentak kali ini berjalan damai,” tuturnya. (lum/idr/ce/ram)
