PALANGKA RAYA- Setelah selesai melaksanakan Pemetaan Sosial di Kabupaten Gunung Mas, kini PT Kalimantan Surya Kencana (PT KSK) melanjutkan kegiatan Pemetaan Sosial di Kabupaten Katingan. Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan, PT KSK yang difasilitasi oleh Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) menggelar Lokakarya Awal Pemetaan Sosial Tingkat Kabupaten, di Aula Pertemuan Bappedalitbang Katingan di Kasongan (29/01).
Kegiatan ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh perusahaan pada Oktober 2019 lalu di Kabupaten Gumas. Kegiatan ini dihadiri oleh 44 orang undangan dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan seperti sekretaris daerah (sekda) beserta jajarannya, bappedalitbang dan para perangkat daerah (PD) lingkup Pemkab Katingan yang terkait dalam delapan pilar pada program pengembangan dan pemberdayaan masayarakat (PPM) atau biasa disebut CSR.
Delapan pilar tersebut yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan, kelembagaan dan infrastruktur. Pelaksanaan PPM itu sendiri mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1824 Tahun 2018. Selain melibatkan PD, perusahaan juga mengundang pihak Kecamatan Sanaman Mantikei bersama pemerintah desa (pemdes) serta BPD dari empat desa sebagai contoj dari calon penerima manfaat program PPM.
Empat desa tersebut yakni, Desa Tumbang Kaman, Desa Tumbang Manggu, Desa Tumbang Taranei dan Desa Tumbang Kawei. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada para pemangku bahwa perusahaan akan melaksanakan pemetaan sosial sekaligus menggali data awal dari kabupaten hingga desa.
Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekda Katingan yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Katingan, Ir Achmad Rubama MT. “Melalui Lokakarya hari ini diharapkan dapat menghimpun data serta merumuskan program di masa mendatang yang sejalan dan bersinergi dengan visi dan misi daerah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Katingan (2018-2023),” katanya.
Pada sesi diskusi peserta juga diajak secara berkelompok membahas kondisi saat ini, upaya yang sudah dilakukan, serta menggambarkan harapannya di masa yang akan datang. Data yang terkumpul dari lokakarya ini akan menjadi salah satu acuan dalam menyusun Rencana Induk PPM (RI-PPM) yang terukur dan berkelanjutan sejak dimulai nya kegiatan operasi pertambangan hingga masa pasca-tambang. Dengan demikian, hal ini akan membawa dampak positif yang bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan PT KSK, Yoshua Tumada mengatakan bahwa PT KSK berkomitmen dalam menjalankan penyusunan RI-PMM melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama Pemda dan masyarakat agar hasil pemetaan tercapai secara inklusif.
“Tindak lanjut setelah lokakarya adalah pemetaan sosial pada desa sampel dan dilanjutkan dengan lokakarya akhir serta peluncuran RI-PPM di tingkat Kabupaten pada April 2020. Keseluruhan rangkaian dari kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Cetak Biru PPM badan usaha sektor mineral dan batubara periode 2019-2021 oleh Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ol/dar/b5)
