SELAMA enam kali berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) . “Ini merupakan bukti sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.
Hal itu dikemukakannya saat menyampaian Laporan Pertanggngjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Jalan S.Parman Palangka Raya, Rabu (1/7).
Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov Kalteng baru saja menerima penghargaan raihan WTP untuk laporan keuangan 2019. “Pelaksanaan APBD sangat bagus dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu ini semua juga berkat dukungan dan kerjasama dengan DPRD Kalteng sebagai mitra pemerintah daerah (pemda),” ujarnya.
Dipaparkan Sugianto, secara ringkas pertanggungjawaban APDB 2019 Kalteng di antaranya, anggaran pendapatan sebesar Rp4,9 triliun lebih dan per 31 Desember 2019 lalu, sudah terealisasi Rp4,9 triliun lebih atau 100,61 persen. Berkenaan anggaran belanja, lanjut dia, dari target sebesar Rp4,7 triliun lebih dan sudah pula terealisasi Rp4,3 triliun atau 91,16 persen. (kaltengpos/KPFM-101)
