Pendapatan Daerah pada KUA dan PPAS T.A. 2021 Turun 1,16 Persen

SAH:Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama Gubernur Kalteng dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Kalteng T.A. 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (11/11). Foto: humas untuk KPFM

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (11/11)

Pada pidatonya, Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyatakan, bahwa target atau sasaran indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalteng tahun 2021 pada KUA dan PPAS T.A. 2021, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen; laju inflasi 2,5-3 persen; angka kemiskinan 4,78-4,82 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4 persen; Gini Ratio 0,33; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,5.

“Namun, di tahun 2020 ini pada triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah berada pada angka minus 3,12 persen. Ini merupakan dampak daripada Pandemi Covid-19. Akan tetapi meskipun demikian, Kalimantan Tengah masih berada di atas nasional yang rata-ratanya adalah minus 3,49 persen,” imbuh Habib Ismail.

Sementara itu, dari sisi keuangan daerah, asumsi dasar kebijakan umum tahun 2021, sebagai berikut: pendapatan daerah pada KUA dan PPAS T.A. 2021 mengalami penurunan 1,16 persen dibandingkan target pendapatan pada APBD mendahului perubahan tahap ke-7 tahun 2020, yakni dari Rp 4,808 triliun lebih menjadi Rp 4,752 triliun lebih.

Pada aspek pembiayaan daerah, pembiayaan netto pada KUA dan PPAS T.A. 2021 sebesar Rp 136 miliar lebih. Sedangkan dari sisi belanja daerah, pada KUA dan PPAS T.A. 2021 sebesar Rp 4,889 triliun lebih.

Terkait dengan perubahan asumsi dasar KUA tersebut, maka struktur anggaran dalam KUA dan PPAS T.A. 2021 disusun dengan target dan plafon yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, yakni pendapatan sebesar Rp 4,752 triliun lebih; belanja Rp 4,889 triliun lebih; dan pembiayaan netto Rp 136 miliar lebih.(hms/bud)

282 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.