Setelah Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

Sejumlah sekolah di Kabupaten Lamandau. Pembelajaran secara tatap muka di sejumlah sekolah ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemda diminta menunda pembukaan sekola pascapilkada. FOTO: DOK/KALTENG POS

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mengatakan bahwa pelajaran tatap muka (PTM) tahun 2021 masih belum dilakukan. Kemendikbud mengambil dua alternatif untuk melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ), dimana para siswa dihadapkan pada dua pilihan belajar lewat televisi maupun secara daring.

EMANUEL LIU, Palangka RayaPJJ sendiri masih terus diterapkan meski sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang telah diumumkan 20 November 2020.“Terkait kembali ditundanya pelajaran tatap muka (PTM) oleh pemerintah pusat, kita belum dapat surat resmi tentang hal tersebut,” kata Plt Kadisdik Kalteng Mofit Saptono kepada Kalteng Pos melalui pesan WhatsApp, kemarin (2/1).

Sedangkan, memasuki pembelajaran siswa sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan program belajar alternatif selain tatap muka.Program alternatif ini bertujuan mendukung pendidikan jarak jauh (PJJ) di antaranya melalui program Belajar Dari Rumah ( BDR) yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia ( TVRI) untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD).Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Mofit Saptono Subagio mengatakan bahwa semua sekolah dibawa kewenangan pemerintah provinsi seperti SMA, SMK dan SLB sudah dipersiapkan dengan protokol kesehatan pendidikan.“Hal itu tentu sebagaimana dengan apa yang telah dijalankan selama ini,” kata mantan Wakil Walikota Palangka Raya tersebut. Ditambahkannya bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng pun telah melakukam antisipasi untuk semester genap 2020/2021, dengan meminta setiap sekolah untuk tetap mengacu pada protokol pendidikan tersebut dengan segala kemungkinannya.“Semester genap dimulai 4 Januari 2021. Kita tidak pernah menyebutnya sebagai awal tatap muka. Selalu harus melihat situasi dan kondisi,” tegasnya lagi.Terpisah Ketua Komisi C DPRD Kalteng Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hj Siti Nafsiah mengatakan bahwa jika pemerintah menunda pertemuan tatap muka (PTM), merupakan langkah yang tepat.“Sebetulnya bukan masalah siap atau tidak siap. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak menentu. Sehingga kita harus selalu dan waspada di segala situasi dan tempat. Apalagi tempat tersebut faktanya adalah tempat berkumpul (satuan pendidikan),” kata Hj Siti Nafsiah kepada Kalteng Pos, Sabtu (2/1).

Menurut politikus Partai Golkar Kalteng tersebut, bahwa sebelum pandemi ini reda mestinya harus bersabar dan menunda PTM. Untuk itu, memaksimalkan daring dengan optimalisasi fasilitas penunjangnya sangat aman untuk para peserta didik.Selanjutnya, Hj Siti Nafsiah juga menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, untuk melihat dan mengecek kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu untuk memastikan sudah sesuai dengan arahan pemerintah provinsi atau tidak.“Jika tidak melakukan pengecekan kesiapan sekolah dan hanya berdasarkan laporan dari sekolah saja, maka itu tidak benar dan tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

Dirinya khawatir jika pelaksanaan tatap muka jika digelar, dan tidak dilakukan pemantauan dan pengawasan secara seksama oleh pihak pemerintah sesuai kewenangan, karena keterbatasan dana dan lainnya maka akan mengancam dan menghambat pelaksanaan proses pendidikan.

“Apakahh mampu sekolah tiap empat jam sekali menyuplai masker untuk siswa, sesuai ketentuan dari pemprov? Karena masker bedah kan empat jam sekali harus ganti. Siapa yang mampu konsisten mengawasi bila para siswa berkerumun, sesuai dengan naluri anak-anak?,” tegasnya lagi.

Menurut dirinya, yang bagus adalah mengikuti pendapat IDI, bahwa pertemuan tatap muka dilaksanakan setelah covid reda. Keselamatan nyawa siswa di atas segalanya.”Sekolahan dan kurikulum kita itu didesain untuk kelas besar. Bukan untuk kelas kecil. Apa gurunya sanggup, ngajar dari pagi sampe sore, karena siswa masuk per shift?,” tambahnya.Selanjutnya, apakah secara hukum komite sekolah memang bisa dikatakan mewakili semua ortu/wali siswa untuk menyatakan setuju PTM? Dirinya tidak meyakininya.

“Mengapa pemerintah tidak adopsi saja cara belajar Universitas terbuka yang selama ini bisa berjalan dengan baik dan terbukti ampuh? Kehilangan kesempatan belajar bisa dibayar atau diganti kemudian, tapi kalau kehilangan nyawa siapa yang bisa ganti?,” tuturnya. (ktc/101kpfm)

282 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *