PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Gabungan Sirajul Rahman mengingatkan kepada aparat penegak hukum (APH), terkhusus kepolisian agar transparansi dan terbuka dalam penyelidikan kebakaran Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya.
“Lembaga hukum dalam hal ini polisi agar terbuka, karena transparansi diharapkan. Apalagi menyangkut aset negara. Kepolisian sebaiknya transparansi dan terbuka, kalau memang diselidiki dan tahu penyebabnya agar disampaikan ke masyarakat,” kata Sirajul kepada awak media, Senin (24/7) lalu.
Menurut Sirajul, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga tak boleh ada yang main hakim sendiri. Penyebab terjadinya kebakaran perlu diteliti lebih lanjut. Perlu diketahui, apakah kejadian tersebut disebabkan karena kesengajaan atau tidak disengaja. “Apalagi sekarang menjelang tahun politik, kita harus menjaga kondusivitas. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
“Di daerah kita jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dan tidak bertanggung jawab dan mencoreng demokrasi di daerah Kalteng,” tegasnya.
Mencegah kejadian tersebut terulang kembali, Sirajul yang juga sebagai Ketua DPW PKS Kalteng ini mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga aset dan dokumen. Hal yang penting itu untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. “Kewaspadaan diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan aset dan dokumen negara,” tandasnya.
Sebelumnya, tim Bareskrim Polri dan Laboratorium Forensik (Labfor) dari Surabaya turun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya, Jumat (21/7). Tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng dan Satreskrim Polresta Palangka Raya juga turut ikut berpartisiasi dalam olah TKP saat itu. (irj/ens/kpfm)
