PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) segera membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu menyusul keluarnya keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bahwa per Desember 2024 pegawai berstatus tenaga kontrak (tekon) ditiadakan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana mengatakan, formasi CPNS Pemprov Kalteng sementara sudah sesuai dengan usulan yang diajukan ke Kemenpan RB. Usulan formasi yang diajukan pihaknya sudah disetujui.
“Untuk formasi dan jabatan sesuai formasi kami, sudah kami sesuaikan per masing-masing SOPD,” bebernya kepada awak media, Selasa (2/4).
Lisda mengatakan, ada 785 formasi untuk CPNS umum dan ribuan formasi untuk tenaga kesehatan (nakes). Sementara untuk pendaftaran CPNS kemungkinan dibuka pada September atau Oktober nanti.
“Dalam waktu dekat mungkin dilaksanakan dahulu tes PPPK. Artinya kami input dahulu, kami sampaikan ke Kemenpan RB dan BKN, barulah menunggu lagi petunjuk teknis pelaksanaan tes,” bebernya.
Untuk pelaksanaan tes PPPK, Lisda menyebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya membuka tiga formasi untuk CPNS tahun ini, yakni guru, nakes, dan tenaga administrasi.
“Jadi Desember 2024 tidak ada lagi tekon, sehingga diupayakan yang saat ini masih berstatus tekon dapat menjadi PPPK,” tandasnya.
Sebelumnya, Lisda Arriyana mengatakan bahwa jumlah formasi untuk CPNS dan PPPK belum dipastikan. Harus disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah. Namun pihaknya sudah menerima dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan pendaftaran calon aparatur sipil negara.
“Perihal itu mau kami bahas lagi dalam rapat, kalau secara teknis, juklak dan juknis sudah kami dapatkan dari Kemenpan RB dan BKN, cuman nanti kembali ke pemerintah daerah, menyesuaikan kemampuan anggaran, terutama untuk pendaftaran CPNS,” jelasnya. “Jadi hal ini yang akan kami rapatkan hari ini (kemarin, red), belum fiks seperti itu, sehingga harus dirapatkan lagi,” tambahnya.
Seleksi kali ini diperkirakan akan berjalan ketat. Diperkirakan akan ada banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi abdi negara, sementara formasi yang disediakan terbatas sesuai dengan kalkulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peminat pendaftaran CPNS selalu banyak dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut tidak lepas dari paradigma umum masyarakat, bahwa PNS merupakan profesi yang memiliki penghasilan stabil dan dipandang bergengsi. Demikian pandangan umum masyarakat berdasarkan hasil pengamatan Direktur Eksekutif Barometer Kebijakan Publlik dan Politik Daerah (Bajakah) Institue, Farid Zaky Yopiannor.
“Melihat kondisi itu, ketika dihadapkan pada persaingan yang ketat dan peminat yang banyak, maka tes tersebut akan diikuti dengan serius oleh masing-masing individu, persaingan pun akan sangat tinggi, ada passing grade yang dikejar,” ungkapnya saat dihubungi Kalteng Pos, kemarin.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) itu berharap mereka yang lolos seleksi CPNS benar-benar amanah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebab, seorang ASN dituntut untuk berintegritas, mengingat banyaknya godaan administrasi dalam tugas mereka sehari-hari.
“Tantangan sebagai pelayan publik kan besar, itu perlu menjadi catatan, karena kebanyakan abdi negara takut kepada atasan, bukan takut kepada publik, padahal mereka itu kan pelayan publik, maka layanilah yang menjadi kebutuhan publik, bukan menjadi pengabdi pimpinan,” tegasnya.
Tak dapat dimungkiri, dengan kondisi geografis yang luas, Kalteng membutuhkan banyak ASN, terutama yang mengabdi di daerah-daerah yang terpencil. Farid menilai persebaran ASN di Kalteng kadang kala tidak berimbang. Alokasi di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga terjadi ketimpangan aparatur.
“Tentu terkait kebutuhan dan persebaran, Kalteng masih perlu banyak, tetapi dipertimbangkan lagi dengan kondisi anggaran, karena ketika mengangkat seorang pegawai, tentu gaji dan lain-lainnya harus dipikirkan pula, harus ada rasionalitas anggaran,” pungkasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
