Sosialisasi Pemilu Lebih Awal, Dorong Peningkatan Partisipasi Pemilih
kpfmpalangkaraya.com, PALANGKA RAYA – Partisipasi pemilih di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan Pilgub 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng mencatat rata-rata partisipasi pemilih di seluruh kabupaten/kota mencapai 69,18 persen, naik 7 persen dari Pilgub 2020 yang hanya sebesar 61,95 persen. Meski demikian, angka ini masih lebih rendah dibanding partisipasi Pemilu Februari 2024 yang mencapai 78,61 persen.
Pengamat politik, Dr Jhon Retei Alfri Sandi memberikan analisisnya mengenai angka partisipasi tersebut. Menurutnya, peningkatan dari Pilgub 2020 disebabkan oleh kondisi yang lebih kondusif pascapandemi, meskipun partisipasi tetap dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, termasuk apatisme masyarakat dan beban kerja tinggi pada penyelenggara pemilu.
“Masih ada pemikiran apatis dari masyarakat. Selain itu, beban kerja KPU yang berat, karena harus menangani Pemilu legislatif dan presiden sebelum Pilkada, juga memengaruhi proses sosialisasi,” ujarnya, Senin (9/12/24).
Jhon menyoroti bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Pilkada dan Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif (Pileg). Pada Pilpres, masyarakat dari luar daerah tetap dapat memilih asalkan memiliki surat pindah memilih, sehingga cakupannya lebih luas. Sementara itu, pada Pilkada, hanya pemilih ber-KTP Kalteng yang dapat memberikan suara. Hal ini turut menjadi salah satu alasan mengapa partisipasi Pilkada lebih rendah dibandingkan Pilpres.
“Realitas di lapangan juga menunjukkan partai politik sering kali kesulitan menjaring kandidat yang sesuai dengan harapan publik. Jika pasangan calon tidak menarik minat masyarakat, maka tingkat golput meningkat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa praktik politik uang juga menjadi stimulan negatif yang mendorong masyarakat datang ke TPS tanpa dasar hati nurani. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pemilu berintegritas.
Sebagai contoh, ia menyebut partisipasi pemilih di Kota Palangka Raya menunjukkan variasi yang signifikan. Kecamatan Jekan Raya mencatat tingkat partisipasi terendah sebesar 57 persen, meskipun wilayah ini dikenal memiliki masyarakat berstatus ekonomi dan pendidikan yang relatif baik.
“Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti distribusi undangan pemilih dan kemungkinan adanya praktik politik uang, masih memengaruhi partisipasi. Meski tidak ada bukti pasti, kecenderungan seperti ini sering terjadi,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dirinya mengusulkan agar KPU memiliki anggaran khusus untuk program sosialisasi sejak jauh hari, bahkan bertahun-tahun sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada.
“Usai pelaksanaan Pilkada ini, KPU perlu memetakan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah untuk menyusun program sosialisasi yang tepat sasaran. Kerja sama dengan perguruan tinggi juga dapat dilakukan untuk sosialisasi bahkan mengkaji dan memformulasikan strategi yang efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng, Kristaten Jon, menambahkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada 2020 juga disebabkan oleh situasi pandemi pada tahun 2020 yang membatasi mobilitas masyarakat.
“Pada Pilpres, partisipasi lebih tinggi karena cakupan pemilih yang lebih luas. Namun, perbandingan antara Pilpres dan Pilkada tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan skema dan target pemilih,” ujarnya.
Kristaten berharap partisipasi pemilih pada Pilkada lima tahun mendatang dapat lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
“Ini menjadi auto-kritik juga bagi kita untuk memperbaiki program sosialisasi agar masyarakat semakin sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan daerah,” pungkasnya. (ovi/ala/kpfm)
