Kalteng Dukung Kebijakan Pusat Tidak Tunda Pilkada
PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak diputuskan dilanjutkan lagi mulai 15 Juni ini. Hari pencoblosan atau pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut. Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual persiapan pilkada bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jumat (5/6).
“Kami dalam hal ini Pemprov Kalteng menyambut positif dan mendukung keputusan pemerintah pusat tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 meski di tengah pandemi Covid-19,” kata gubernur saat menyampaikan pendapatnya kepada Mendagri secara virtual di Aula Istana Isen Mulang, Jumat (5/6).
Diungkapkannya, dengan tetap dilaksanakannya pilkada tahun ini, pihaknya juga akan menyiapkan dukungan untuk dana pelaksanaan pilkada maupun protokol kesehatan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah menyatakan siap atas keputusan pemerintah pusat terkait pilkada serentak 2020.
“Dengan tidak ditundanya pilkada tahun ini, harus ada kerja keras dari KPU selaku pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena penyelenggaraan kali ini di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Berkenaan dengan anggaran, mendagri menyebutkan bahwa dana yang sudah diikat pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dimungkinkan akan ada permintaan tambahan dari KPU maupun Bawaslu untuk proteksi. Sebab, mulai 15 Juni nanti KPU dan Bawaslu di daerah yang melaksanakan pilkada sudah bergerak.
Menanggapi itu, Sugianto menuturkan, Pemprov Kalteng sudah menyiapkan dana untuk KPU, Bawaslu, Polda, maupun Korem dengan jumlah sekitar Rp382 miliar. “Kami siapkan anggaran. Untuk kegiatan pada Juni ini, dana sudah siap,” tegasnya.
Ditambahkan Sugianto, di Kalteng akan ada pencairan tahap kedua. Dan apabila ada tambahan yang diperlukan, maka pihaknya siap memfasilitasi sesuai arahan Kemendagri.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, H Nuryakin menuturkan, dana hibah pelaksanaan pilgub Kalteng tahun ini berjumlah Rp382 miliar. “Dari jumlah tersebut, untuk KPU sebesar Rp249,7 miliar, Bawaslu sebesar Rp90 miliar, Polda Kalteng sebesar Rp40 miliar, dan Korem sebesar Rp3 miliar,” jelasnya kepada Kalteng Pos, Jumat (5/6).
Dijelaskan Nuryakin, anggaran untuk KPU telah dicairkan tahap pertama pada 2019 lalu sebesar Rp12,5 miliar atau 5 persen. Pencairan tahap kedua dilakukan tahun ini senilai Rp94,9 miliar atau 40 persen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menuturkan bahwa keputusan pelaksanaan pilkada serentak cukup rasional, karena ada banyak negara yang terbukti sukses melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.
“NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan kepada KPU maupun Bawaslu daerah, agar mereka betul-betul memiliki napas, ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan pilkada,” kata Tito.
Tito meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana untuk Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikannya pada saat dalam Video Conference bersama jajaran daerah.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan,” ujarnya kemarin.
Diakuinya, tahapan sudah harus dijalankan 15 Juni mendatang sehingga butuh alokasi anggaran. “Agar mereka (KPU-Bawaslu) betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Mendagri.
Dia mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.
“Jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” pesannya.
