PALANGKA RAYA-Pomelik antara PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) dan masyarakat sekitar terus menjadi sorotan. Salah satunya anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (dapil II), Sudarsono. Ia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Seruyan. Pada mediasi terakhir yang berlangsung di Sampit, ia menilai sudah ada titik temu. Walau sudah ada kesepakatan, ia berharap pihak-pihak terkait untuk bersabar.
“Kita melihat sudah ada dua mediasi, pada mediasi terakhir sudah ditemukan titik terang melalui kesepakatan yang dibuat, tetapi yang namanya proses tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena itu semua pihak yang terlibat, siapa pun itu, harus tetap bersabar mengikuti proses sekaligus mengawasi prosesnya,” ucap mantan Bupati Seruyan itu, Senin (24/7).
Terkait dengan pecahnya kerusuhan padatanggal 22 Juli yang bertepatan dengan hari mediasi, ia mendapat informasi bahwa ada penangkapan di lokasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.
“Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, penangkapan yang dilakukan oleh aparat ternyata karena ada kegiatan panen massal, kita tidak bisa menyalahkan siapa pun, aparat terpaksa melakukan penangkapan karena memang masih ada kegiatan panen massal di perkebunan tersebut,” tegas Sudarsono.
Ia menduga alasan masyarakat melakukan panen massal karena tak kunjung ada titik terang persoalan antara kedua belah pihak. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk protes masyarakat. Ia berharap pemerintah kabupaten terus mendorong realisasi hasil mediasi di Sampit. Karena dalam mediasi itu, tidak disebutkan deadline atau batas waktu realisasi.
“Ada warga yang berkomentar kenapa tidak ada deadline, maka dari itu masyarakat perlu bersabar mengawal prosesnya, jangan sampai hasil kesepakatan tercederai oleh tindakan-tindakan yang dapat menjadi alasan terlambatnya proses, lalu berujung tidak sesuai harapan bersama,” tegas Sudarsono.
Ia juga menegaskan kepada investor untuk tetap memperhatikan masyarakat sekitar. Menurut kader Partai Golkar itu, perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar sudah menjadi harga mati yang tak bisa ditawar-tawar.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Pihaknya melihat dua momentum yakni mediasi dan aksi di lapangan, tidak terkoneksi dengan baik.
“Ditambah lagi adanya penangkapan 14 orang warga oleh pihak aparat dengan tuduhan dugaan pencurian. Nah, itu yang menyebabkan meningkatnya intensitas aksi warga,” ucap Bayu saat dikonfirmasi Kalteng Pos, kemarin.
Di samping adanya desakan pemenuhan plasma, masa aksi juga merespons penangkapan 14 warga yang ditahan di kantor BJAP. Bayu menyampaikan, pihaknya mendukung tindakan solidaritas yang dilakukan oleh enam desa dan satu kelurahan terkait tuntutan pemenuhan plasma oleh perusahaan.
“Walaupun catatan Dinas Perkebunan Kalteng perusahaan itu telah membangun plasma, tapi hanya seribu berapa gitu, kita tidak tahu apakah termasuk yang diberikan kepada enam desa satu kelurahan itu,” tutur Bayu.
Bayu mengapresiasi upaya yang dilakukan masyarakat. Namun harus dilakukan dengan cara yang benar, sehingga tidak ada tindakan anarkistis yang dapat merugikan kedua belah pihak.
Ia juga mendesak pihak perusahaan untuk segera memenuhi hak-hak masyarakat. Sebab, jika terlalu lama menunda, dikhawatirkan akan terjadi lagi gesekan dengan masyarakat.
“Kalau terus ditunda dan terjadi pergesekan, tentu akan merugikan mereka, karena ada insfrastruktur dan kebun yang tidak dapat dipanen,” sebutnya. (irj/ce/ala/kpfm)
