JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengharapkan, perbedaan politik tak jadi sumbu perpecahan. Menurutnya, perbedaan merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi yang dijalankan sejak masa reformasi. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menggelar sosialisasi empar pilar kebangsaan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7). “Meskipun kita beda pilihan, jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda, tapi selalu bawa pesan persatuan. Kaltim akan jadi halaman depan Republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” kata Muzani dalam keterangannya, Selasa (1/8).
Muzani mengajak masyarakat untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Sebab, program pemerintah yang akan dijalankan nantinya, adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan.
“Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandeman, program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden,” ucap Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menyatakan, penting bagi rakyat Indonesia cermat dalam memilih pemimpin bangsa. Karena akan berdampak pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya.
“Jadi, siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden,” ujar Muzani.
Muzani juga berbicara mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut.
“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak, di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” pungkas Muzani. (jpc/kpfm)
